MENGURAI AKAR PERMASALAHAN SOAL PERDEBATAN UAN

MENGURAI AKAR PERMASALAHAN PERDEBATAN SOAL

UJIAN AKHIR NASIONAL (UAN) YANG TAK KUNJUNG SELESAI

Oleh:

Cak Baskoro Adi Prayitno

“Kita sudah teralu lama ‘berkelahi gaya preman’ beradu wacana dan teori di jalanan yang sebenarnya tidak pernah menyelesaikan masalah, yang kita butuhkan adalah duduk bersama demi mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik”

Baru beberapa hari yang lalu pengumuman kelulusan ujian akhir nasional (UAN) diumumkan secara nasional. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah mendapatkan ‘hujan’ cacian dari berbagai pihak, mulai dari ‘cacian’ yang didasari argumen teoritis akademis sampai dengan cacian yang hanya berdasar alasan-alasan irasional. Namun demikian pemerintah tidak bergeming sedikitpun ‘anjing menggonggong kafilah berlalu”, bahkan pada tahun sebelumnya pemerintah malah menaikkan nilai standard kelulusan peserta UAN.

Pada kesempatan ini saya mencoba menempatkan diri dalam posisi netral untuk mengurai akar permasalahan perdebatan permasalahan UAN yang tidak kunjung selesai dari tahun ketahun. Menurut hemat saya akar masalah dari perdebatan ini hanya bersumber dari satu akar masalah sederhana namun sangat sulit untuk disatukan, yaitu perbedaan sudut pandang mengenai definisi atau cara memandang terhadap “konsep” mutu pendidikan. Kedua kubu pro dan kontra UAN pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu berkeinginan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. ‘Perkelahian’ yang tidak kunjung selesai antara kubu pro dan kontra UAN ini, menurut hemat saya disebabkan posisi mereka yang kontradiktif (kalau tidak boleh dikatakan ekstrim kiri dan kanan) dalam memandang definisi mutu pendidikan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya.

Perbedaan Sudut Pandang Dalam Memandang Mutu Pendidikan

Barangkali hampir sebagian besar dari pembaca mengetahui bahwa sistem pendidikan kita sadar atau tidak sadar mengacu pada sistem pendidikan yang diadopsi dari Amerika Serikat (AS), bukan rahasia lagi bahwa sistem pendidikan di Amerika Serikat dibangun atas dasar kepanikan negara adi daya tersebut terhadap keberhasilan Uni Sovyet dalam meluncurkan pesawat luar angkasa pada era tahun 1950-an. Pada saat itu untuk mengejar ketertinggalannya dari Uni Sovyet pemerintah Amerika Serikat melaksanakan reformasi besar-besaran dalam sitem pendidikannya. Isu utama yang diusung adalah luaran pendidikan Amerika Serikat harus mampu pengembangan ilmu pengetahuan (basic science). Sehingga pada saat itu kurikulum sekolah-sekolah Amerika Serikat dirombak besar-besaran dengan menekankan pada aspek-aspek akademik guna mencapai ambisi Amerika Serikat, Siswa-siswa Amerika Serikat sengaja ’dicetak’ untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan dan pemikir-pemikir handal yang mampu mengembangkan basic science guna mendukung ’perang dingin’ dengan Uni Sovyet.. Reformasi pendidikan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut memang membawa hasil yang sangat menakjubkan, sampai saat ini pendidikan di Amerika Serikat merupakan potret pendidikan terunggul di dunia ditinjau dari sisi basic science. Indikator sederhana dari keberhasilan Amerika Serikat mengembangkan basic science adalah jumlah penerima Nobel dalam bidang sains sampai saat ini di dominasi oleh ilmuwan-ilmuwan negera ini.

Rupanya pemerintah lebih suka mengikut ‘mahzab’ strategi pendidikan yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, indikator sederhana bahwa pemerintah mengikuti style pendidikan Amerika Serikat dengan mudah dapat kita lihat, para siswa di Indonesia, sadar atau tidak sadar dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau dengan kata lain siswa di Indonesia ini sebenarnya dipersiapkan untuk menguasai dimensi akademik (dipersiapkan menjadi ilmuwan dan pemikir/filosof), konsekuensi logis dari hal ini adalah, kurikulum pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada dimensi akademik (coba kita lihat kurikulum sekolah dasar semua berdimensi akademik, banyak mana jumlah SMA dan SMK di Indonesia?) dan tentu saja evaluasi hasil belajar yang dikembangkan semua berdimensi akademik (lebih cenderung menekankan pada aspek kognitif). Model strategi pendidikan semacam ini diyakini oleh pemerintah akan mampu mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia, dan pandangan semacam ini menurut hemat saya sebenarnya tidak juga dapat dipersalahkan.

Di sisi lain kubu yang berlawanan dengan pemerintah (Kontra Ujian Akhir Nasional) menganggap bahwa strategi pendidikan semacam itu tidaklah tepat, kubu kontra Ujian Akhir Nasional (UAN) rupanya lebih suka memandang definisi mutu pendidikan dari sisi pragmatis. Pendidikan yang dikembangkan oleh Amerika Serikat memang teruji sebagai yang terbaik di muka bumi ini, bahkan sampai saat ini belum ada satu negara di dunia ini yang dapat menandinginya (coba kita lihat hampir sebagian besar the best teen perguruan terbaik di dunia berasal dari Amerika Serikat), tetapi dengan sistem pendidikan yang berorientasi pada basic science sesungguhnya membuat Amerika Serikat mengalami ’kekalahan’ dalam ’perang’ persaingan global (coba kita pikirkan siapa penemu mobil pertama, semua orang tahu Henri Ford orang Amerika. Siapa yang menguasai pasar mobil Amerika saat ini, semua orang tahu negara Jepang). Mereka (kubu kontra ujian akhir nasioanal) beranggapan bahwa, pendidikan model Amerika Serikat hanya menyiapkan 10% penduduk terpandai (ingat kurva normal), karena secara teoritis hanya 10% penduduk terpandai yang akan mampu menguasai ilmu pengetahuan dengan baik, atau dengan kata lain hanya 10% siswa terpandai saja yang mampu melewati ujian yang hanya berdimensi kognitif-akademik. Sementara itu di sisi lain banyak potensi lain dari siswa yang sebenarnya dapat dikembangkan tidak tergarap dengan baik (toh semua siswa tidak harus menjadi ilmuwan atau filosof bukan?), dan celakanya 80% siswa atau penduduk Indonesia (sebenarnya bukan hanya di Indonesia namun juga seluruh penduduk dunia) bukan tergolong dalam mereka yang mempunyai kecerdasan akademik 10% tersebut, tetapi pada kecerdasan-kecerdasan yang lain, seperti pekerjaan teknis, seniman, dan lain-lain, dan celakanya 80% siswa-siswa tersebut ’dipaksa’ mengikuti 10% siswa yang mempunyai kecerdasan akademik, sehingga hak-hak mereka untuk sukses dibidang lain ’diperkosa’ oleh negara dengan kebijakan strategi pendidikan seperti di atas, indikator tersebut dengan mudah dapat kita lihat, banyak dari siswa kita yang tidak lulus ujian akhir nasional justru mereka anak-anak yang berprestasi dibidang lain seperti olahraga, bahasa, seni, dll, di satu sisi memang harus di akui ada beberapa siswa-siswa Indonesia berjaya dalam event-event olimpiade sains di dunia, namun sebenarnya hal itu tidak dapat digeneralisasikan ke semua populasi siswa Indonesia, mereka adalah siswa-siswa yang termasuk dalam 10% yang memiliki kecerdasan akademik tadi. Sedangkan sisa 80% dari siswa tadi sering kali mendapat predikat ’siswa bodoh’ dari masyarakat (anggapan seperti ini masih berlaku di masyarakat sampai saat ini, orang tua merasa anaknya bodoh jika pada saat SMA anak mereka masuk pada jurusan-jurusan sosial dan bahasa) Pandangan-pandangan semacam ini agaknya merupakan salah satu argumen yang mendasari ketidaksetujuan kubu kontra ujian akhir nasional (UAN) terhadap kebijakan strategi pendidikan yang dipilih oleh pemerintah, dan pandangan semacam ini menurut hemat saya juga tidak dapat dipersalahkan.

Belajar dari Jepang dan Jerman
Mempertemukan cara pandang yang kontradiktif terhadap suatu permasalahan memang bagaikan menyatukan ‘minyak dengan air’, namun demikian bukan hal yang mustahil untuk dapat dipersatukan, yang kita perlukan hanya sebuah ‘sabun’ untuk mempersatukannya, yang kita perlukan adalah mencoba memandang sebuah permasalahan secara ’utuh’ dengan ’melihat’ dari semua sudut pandang, sehingga perdebatan ’orang buta mendefinisikan gajah’ tidak lagi terjadi.. Mungkin kita perlu belajar dari negara Jepang dan beberapa negara eropa seperti Jerman.

Strategi pendidikan di Jepang dan Jerman berbeda dengan Amerika Serikat dan Indonesia yang lebih mementingkan 10% siswa terpandai dalam akademik, serta memaksakan sisanya mengikuti jejak 10% terpandai, strategi pendidikan di Jepang dan Jerman justru sebaliknya, pemerintah Jepang dan Jerman berusaha memberdayakan keduanya, 10% siswa pandai dalam bidang akademik betul-betul disaring untuk menjadi ilmuwan dan pemikir, mereka dipersiapkan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan sistem seleksi yang terkenal sangat sulit, sedangkan sisanya 80% dipersiapkan sesuai dengan bakat mereka. Tidak heran pendidikan dasar di Jepang termasuk dalam kategori tidak sulit, bahkan relatif menyenangkan. Strategi pendidikan semacam ini terbukti mampu membawa Jepang menjadi negara ‘pemenang ‘ dalam persaingan global saat ini. (baca tulisan saya mengenai strategi pendidikan Jepang menyongsong era informasi, tulisan tersebut saya angkat dari beberapa tulisan pada Jurnal Science, dan bandingkan dengan tulisan saya mengenai strategi pendidikan di China yang mampu membangunkan ’Kumbo Karno’ China dari tidur panjangnya, tulisan tentang strategi pendidikan di China ini juga saya angkat dari beberapa tulisan pada Jurnal Science, kemudian bandingkan dengan Strategi pendidikan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Semua tulisan tersebut dapat sampean baca pada www.baskoro1.blogspot.com)

Hentikan Perkelahian Gaya Preman Beradu Teori dan Wacana di Jalanan !!
Mungkin langkah yang mendesak untuk dilakukan saat ini adalah mendudukkan kedua kubu ini dalam ‘meja’ bersama-sama, mendiskusikan solusi yang tepat untuk mencari jalan keluar yang paling baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bukankah kedua kubu ini sudah pada posisi jalur yang benar yaitu sama-sama ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia tercinta. Pemerintah seyogyanya tidak tutup mata dan tutup telinga terhadap kritik yang menurut hemat saya memang benar adanya, demikian juga sebaliknya kubu kontra ujian akhir nasional (UAN). Kita sudah teralu lama ‘berkelahi gaya preman’ beradu wacana dan teori di jalanan yang sebenarnya tidak pernah menyelesaikan masalah, yang kita butuhkan adalah duduk bersama demi mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Surakarta, 27 Juni 2008